Pemprov DKI Monitoring Harga dan Pasokan Pangan Menjelang Ramadhan

Bintara.id - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPK) melakukan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang bulan Ramadan.

Dilansir dari sonora.id: Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan permintaan pangan pada bulan Ramadan pasti akan meningkat, sehingga perlu dijaga stabilitas harganya.

"Kebutuhan beras di DKI Jakarta, harian, bulanan normal itu kurang lebih ada di angka ada 82 (ribu ton) - 84 (ribu ton), nanti meningkat kembali pada bulan Ramadan itu sampai 86-88 (ribu ton)," ungkapnya.

Baca Juga: Berikut Ini 6 Penyebab Bintik Putih di Wajah, Berikut Ulasannya!

Eliawati menyebut monitoring harga, stok, dan pasokan dilakukan rutin ke lokasi sumber pangan, seperti pasar, distributor, toko, dan lain-lain.

"Lokasi pemantauan yang dilakukan Dinas KPKP adalah 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern," kata Eliawati dikutip dari PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/02/2023).

Pengawasan mutu pangan terpadu juga dilakukan di 140 lokasi, 110 pasar tradisional di bawah Perumda Pasar Jaya, 24 pasar swalayan, 5 lokasi binaan di bawah Dinas ppkukm DKI Jakarta, 1 lokasi sentra distribusi beras.

Komoditas diawasi merupakan komoditas pertanian berupa beras, buah, dan sayur. Komoditas peternakan berupa aging ayam dan daging sapi. Dan komoditas perikanan berupa produk segar dan olahan perikanan.

Baca Juga: Sepatu Kulitmu Kotor? Simak Cara Membersihkannya agar Tetap Awet!

Upaya lain untuk stabilisasi harga pangan, Pemprov DKI menyelenggarakan program pangan subsidi bagi masyarakat tertentu. Masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp.126.000 terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu.

Pemprov juga menyelenggarakan bazar pangan keliling ke kantor wali kota, kecamatan, kelurahan, dan rusun.

"Bazar pangan keliling ini dilakukan menggunakan mobil yang menjual aneka kebutuhan pangan, tujuannya untuk mendekatkan pangan ke masyarakat," tutup Eliawati.